Dokumen Peraturan Kesehatan

Dokumen Undang-Undang

1.     UU 14 Tahun 2008 Tentang Kebutuhan Publik

2.     UU NO 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

3.     UU 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

4.     UU NO 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

5.     UU NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

6.     UU NO 4 TAHUN 1972 TENTANG PEROBAHAN DAN TAMBAHAN KETENTUAN MENGENAI BEBERAPA JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBENTUK BINTANG DAN TENTANG URUTAN DERAJAT/TINGKAT JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBENTUK BINTANG

7.     UU NO 18 TAHUN 1964 TENTANG WAJIB KERJA TENAGA PARA-MEDIS - PENJELASAN

8.     UU NO 18 TAHUN 1964 TENTANG WAJIB KERJA TENAGA PARA-MEDIS

9.     UU NO 6 TAHUN 1963 TENTANG TENAGA KESEHATAN

10.   UU NO 5 TAHUN 1963 TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG JASA

11.   UU NO 18 TAHUN 1961 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN

12.   UU NO 17 TAHUN 1961 HAK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

13.   UU NO 10 TAHUN 1951 TENTANG MENGATUR TENAGA DOKTER PARTIKULIR DALAM KEADAAN GENTING

14.   UU NO 9 TAHUN 1951 TENTANG PEMBAGIAN TENAGA DOKTER, DOKTER GIGI DAN BIDAN SECARA RASIONIL

15.   UU NO 8 TAHUN 1951 TENTANG PENANGGUHAN PEMBERIAN SURAT IDZIN KEPADA DOKTER DAN DOKTER GIGI

Dokumen Peraturan Pemerintah

1.     PP 11 Tahun 2011 Tentang Kenaikan Gaji PNS

2.     PP NO. 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

3.     PP 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat

4.     PP 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai

5.     PP 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat

6.     PP NO 49 TAHUN 1998 TTG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1994 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL

7.     PP 29 TAHUN 1997 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP

8.     PP NO 67 TAHUN 1998 TTG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1994 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 1998

9.     PP 25 TAHUN 1994 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

10.   PP 15 TAHUN 1994 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL

11.   PP 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

12.   PP 14 TAHUN 1994 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

13.   PP NO 1 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

14.   PP 37 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

15.   PP 19 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1975 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

16.   PP 20 TAHUN 1991 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA LANGSUNG

17.   PP 16 TAHUN 1989 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA

18.   PP 8 TAHUN 1989 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDANYA

19.   PP NO 1 TAHUN 1988 TTG MASA BAKTI DAN PRAKTEK DOKTER DAN DOKTER GIGI

20.   PP NO 7 TAHUN 1987 TTG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM BIDANG KESEHATAN KEPADA DAERAH

21.   PP NO 15 TAHUN 1985 TTG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

22.   PP NO 18 TAHUN 1985 TTG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

23.   PP NO 22 TAHUN 1984 TTG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN BESERTA ANGGOTA KELUARGANYA

24.   PP NO 4 TAHUN 1984 TTG PENCABUTAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1972 TENTANG BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

25.   PP NO 23 TAHUN 1983 TTG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 1983/1984 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN

26.   PP NO 10 TAHUN 1983 TT IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

27.   PP NO 1 TAHUN 1983 TTG PERLAKUAN TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS ATAU CACAT AKIBAT KECELAKAAN KARENA DINAS

28.   PP NO 4 TAHUN 1982 TTG PEMBERIAN UANG DUKA WAFAT BAGI KELUARGA PENERIMA PENSIUN

29.   PP NO 12 TAHUN 1981 TTG PERAWATAN, TUNJANGAN CACAD, DAN UANG DUKA PEGAWAI NEGERI SIPIL

30.   PP NO 47 TAHUN 1980 TTG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1974 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA

31.   PP NO 49 TAHUN 1980 TTG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

32.   PP NO 30 TAHUN 1980 TTG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

33.   PP NO 14 TAHUN 1980 TTG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA

34.   PP NO 3 TAHUN 1980 TTG PENGANGKATAN DALAM PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

35.   PP 37 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERIAN GAJI BULAN KE EMPAT BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 1979/1980 KEPADA PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA

36.   PP NO 32 TAHUN 1979 TTG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

37.   PP NO 15 TAHUN 1979 TTG DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

38.   PP 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS

39.   PP NO 10 TAHUN 1979 TTG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

40.   PP NO 2 TAHUN 1979 TTG PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUNAN JANDA/DUDANYA

41.   PP NO 12 TAHUN 1978 TTG PENGHASILAN TERENDAH BAGI PENERIMA PENSIUN

42.   PP NO 6 TAHUN 1978 TTG PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BAGI PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA YANG TELAH MENCAPAI USIA SAMPAI 70 (TUJUH PULUH) SAMPAI DENGAN 80 (DELAPAN PULUH) TAHUN

43.   PP NO 26 TAHUN 1977 TTG PENGUJIAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA-TENAGA LAINNYA YANG BEKERJA PADA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

44.   PP NO 23 TAHUN 1977 TTG PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BAGI PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA YANG TELAH MENCAPAI USIA 80 (DELAPAN PULUH) TAHUN

45.   PP NO 7 TAHUN 1977 TTG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

46.   PP NO 8 TAHUN 1977 TTG PENETAPAN PENSIUN POKOK BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDA

47.   PP NO 24 TAHUN 1976 TTG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

48.   PP NO 7 TAHUN 1976 TTG PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI GOLONGAN I

49.   PP NOMOR 7 TAHUN 1976 TENTANG PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI GOLONGAN I

50.   PP NO 5 TAHUN 1976 TTG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

51.   PP NO 4 TAHUN 1976 TTG PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI PEJABAT NEGARA

52.   PP NO 3 TAHUN 1975 TTG PEMBUBARAN DANA KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI

53.   PP NO 41 TAHUN 1974 TTG TUNJANGAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA

54.   PP NO 21 TAHUN 1975 TTG SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

55.   PP NO 12 TAHUN 1974 TTG TUNJANGAN KERJA KHUSUS BAGI GURU, PETUGAS PARAMEDIS, PENELITI, HAKIM DAN PANITERA

56.   PP NO 32 TAHUN 1972 TTG BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

57.   PP NO 13 TAHUN 1972 TTG PENINGKATAN TUNJANGAN-KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1971

58.   PP NO 17 TAHUN 1971 TTG PERBAIKAN TUNJANGAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH NO. 10, 11, 14 DAN 15 TAHUN 1970

59.   PP NO 10 TAHUN 1970 TTG PEMBERIAN TUNJANGAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

60.   PP NO 10 TAHUN 1968 TTG PEROBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 1967 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 NO. 30, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 2838) TENTANG PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

61.   PP NO 18 TAHUN 1967 TTG PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

62.   PP NO 3 TAHUN 1967 TTG PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGERI LAINNYA SERTA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN

63.   PP NO 20 TAHUN 1966 TTG PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGERI LAINNYA SERTA PENERIMAAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN

64.   PP NO 13 TAHUN 1966 TTG PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGERI LAINNYA SERTA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN

65.   PP NOMOR 10 TAHUN 1966 TENTANG WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN

66.   PP NO 4 TAHUN 1966 TTG Pemberhentian/pemberhentian sementara Pegawai Negeri

67.   PP NO 26 TAHUN 1965 TTG APOTIK

68.   PP NO 4 TAHUN 1965 TTG PENYERAHAN/PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT UMUM DR. SOETOMO DI SURABAYA KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

69.   PP NO 38 TAHUN 1964 TTG PERATURAN KHUSUS TENTANG PENGHARGAAN PENGALAMAN BEKERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

70.   PP NO 36 TAHUN 1964 TTG PENDAFTARAN IJAZAH DAN PEMBERIAN IZIN MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER/DOKTER-GIGI/APOTEKER

71.   PP NO 35 TAHUN 1964 TTG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI YANG MELAKUKAN KEWAJIBANNYA SECARA LUAR BIASA

72.   PP NO 34 TAHUN 1964 TTG PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN KEPADA PEGAWAI NEGERI YANG MEMANGKU JABATAN TERTENTU

73.   PP NO 33 TAHUN 1964 TTG PEMBERIAN TUNJANGAN LAUK-PAUK KEPADA PEGAWAI NEGERI/PEJABAT NEGARA

74.   PP NO 32 TAHUN 1964 TTG PEMBERIAN TUNJANGAN PENGABDIAN PEGAWAI NEGERI/PEJABAT NEGARA

75.   PP NO 29 TAHUN 1964 TTG PENANGGUNGAN IURAN-IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI/JANDA/YATIM PIATU OLEH NEGARA

76.   PP NO 23 TAHUN 1964 TTG PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA PEGAWAI NEGERI UNTUK BARANG-BARANG YANG BUKAN KARENA KESALAHANNYA DAN/ATAU KELALAIANNYA SENDIRI TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG PADA WAKTU MELAKUKAN PERJALANAN DINAS

77.   PP NO 22 TAHUN 1964 TTG PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA PEGAWAI NEGERI UNTUK BARANG-BARANG YANG BUKAN KARENA KESALAHANNYA DAN/ATAU KELALAIANNYA SENDIRI TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG SEBAGAI AKIBAT PERISTIWA LUAR BIASA

78.   PP NO 33 TAHUN 1963 TTG LAFAL SUMPAH/JANJI DOKTER GIGI

79.   PP NO 15 TAHUN 1963 TTG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI

80.   PP NO 11 TAHUN 1963 TTG DANA KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI

81.   PP NO 10 TAHUN 1963 TTG TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI

82.   PP NO 20 TAHUN 1962 TTG LAFAL SUMPAH JANJI APOTEKER

83.   PP NO 239 TAHUN 1961 TTG PEMBERIAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI NEGERI YANG BERHUBUNG DENGAN "RETOOLING"DIBEERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI JABATANNYA/JABATAN NEGERI

84.   PP NO 201 TAHUN 1961 TTG PERATURAN PENYESUAIAN PANGKAT DAN GAJI DARI PGPN 1955 KE PGPN 1961

85.   PP NO 200 TAHUN 1961 TTG GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA

86.   PP NO 36 TAHUN 1960 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 19 TAHUN 1952 TENTANG PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA DAN TUNJANGAN KEPADA ANAK YATIM-PIATU PEGWAI NEGERI SIPIL

87.   PP NO 26 TAHUN 1960 TENTANG LAFAL SUMPAH DOKTER

88.   PP NO 20 TAHUN 1960 TENTANG MASA KERJA YANG DIHITUNG UNTUK PENSIUN, SEPERTI DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1952

89.   PP NO 18 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 41 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NO. 63) TENTANG KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SELAMA MENJALANKAN SESUATU KEWAJIBAN NEGARA DILUAR LINGKUNGAN JABATAN YANG DIPANGKUNYA

90.   PP NO 16 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN DAERAH TIDAK AMAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

91.   PP NOMOR 5 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 1954 MENGENAI PEMBERIAN PERSEKOT HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI

92.   PP NOMOR 58 TAHUN 1958 TENTANG WAJIB PENDAFTARAN IJAZAH DOKTER BARU DAN IJAZAH DOKTER GIGI BARU

93.   PP 22 TAHUN 1957 TENTANG PENAMBAHAN PERANGKAT PERANGKAT ORGANIK DALAM PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA

94.   PP 33 TAHUN 1956 TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PARA PEGAWAI NEGERI SIPIL

95.   PP 4 TAHUN 1956 TENTANG PEMBEBASAN PEGAWAI NEGERI DARI KEWAJIBANNYA UNTUK MEMBANTU PUSAT ORGANISASI SERIKAT SEKERJA

96.   PP 33 TAHUN 1955 TENTANG PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

97.   PP 24 TAHUN 1955 TENTANG PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGARA KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI NEGERI

98.   PP 23 TAHUN 1955 TENTANG PERATURAN TENTANG GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA

99.   PP 27 TAHUN 1954 TENTANG PEMBERIAN PERSEKOT HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI

100.PP 15 NOMOR 1954 TENTANG TUNJANGAN IKATAN DINAS BAGI MAHASISWA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BELAJAR DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

101.PP 26 TAHUN 1953 TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA NOMOR 13 TAHUN 1952), MENGENAI PEMBERHENTIAN DARI PEKERJAAN UNTUK SEMENTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN NEGERI SAMBIL MENUNGGU KEPUTUSAN LEBIH LANJUT BAG

102.PP 41 TAHUN 1952 TENTANG KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SELAMA MENJALANKAN SESUATU KEWAJIBAN NEGERA DILUAR LINGKUNGAN JABATAN YANG DIIPANGKUNYA

103.PP 39 TAHUN 1952 TENTANG PERATURAN KENDARAAN BERMOTOR SIPIL

104.PP 23 TAHUN 1952 TENTANG MEMPERPANJANG BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NR 67 TAHUN 1951 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NR 112 TAHUN 1951) MENGENAI PEMBAGIAN BERAS UNTUK PEGAWAI NEGERI

105.PP 19 TAHUN 1952 TENTANG PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA DAN TUNJANGAN KEPADA ANAK YATIM PIATU PEGAWAI NEGERI SIPIL

106.PP 9 TAHUN 1952 TENTANG DAFTAR SUSUNAN PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

107.PP 11 TAHUN 1952 TENTANG HUKUMAN JABATAN

108.PP 10 TAHUN 1952 TENTANG DAFTAR PERNYATAAN KECAKAPAN PEGAWAI NEGERI

109.PP 8 TAHUN 1952 TENTANG PEMBERHENTIAN DARI PEKERJAAN UNTUK SEMENTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN NEGERI SAMBIL MENUNGGU KEPUTUSAN LEBIH LANJUT BAGI PEGWAI NEGERI SIPIL

110.PP NO 3 TAHUN 1952 TENTANG PERATURAN SEMENTARA MENGENAI PEMBERIAN TUNJANGAN (ONDERSTAND) KEPADA PEGAWAI NEGERI DAN JANDA SERTA ANAK PIATUNYA

111.PP 59 TAHUN 1951 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI TETAP

112.PP 67 TAHUN 1951 TENTANG PERATURAN PEMBAGIAN BERAS UNTUK PEGAWAI NEGERI

113.PP 57 TAHUN 1951 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEMAHALAN DAN TUNJANGAN KELUARGA KEPADA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN

114.PP 53 TAHUN 1951 TENTANG PEMBERIAN ISTIRAHAT KARENA HAMIL

115.PP 60 TAHUN 1951 TENTANG PERATURAN SEMENTARA MENGENAI PEMBERIAN PENSIUN KEPADA PEGAWAI NEGERI DAN JANDA SERTA ANAK PIATUNYA

116.PP 28 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BUAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

117.PP 16 TAHUN 1950 TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dokumen Keputusan Presiden

1.     KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

2.     KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

3.     KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 159 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

4.     KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK

5.     KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 162 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I

6.     KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 95 TAHUN 1999 TENTANG BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

7.     KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 199 TAHUN 1998 TENTANG TUNJANGAN DOSEN

8.     KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 143 TAHUN 1998 TENTANG BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

9.     KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 71 TAHUN 1998 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

10.   KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 34 TAHUN 1996 TENTANG TUNJANGAN PENGABDIAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG BEKERJA DAN BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH TERPENCIL

11.   KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 5 TAHUN 1996 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

12.   KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1995 TENTANG HARI KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH

13.   KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 34 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN ARSIPARIS

14.   KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 63 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)

15.   KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 46 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

16.   KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 35 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

17.   KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 23 TAHUN 1994 TENTANG PENGANGKATAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP

18.   KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 69 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG

19.   KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 62 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG

20.   KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 14 TAHUN 1993 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

21.   KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 65 TAHUN 1992 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PUSTAKAWAN, TEKNISI PENERBANGAN, PENGUJI MUTU BARANG, DAN PRANATA KOMPUTER

22.   KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 64 TAHUN 1992 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PUSTAKAWAN

23.   KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 47 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1974 TENTANG BEBERAPA PEMBATASAN KEGIATAN PEGAWAI NEGERI DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN KESEDERHANAAN HIDUP

24.   KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 37 TAHUN 1991 TENTANG PENGANGKATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP SELAMA MASA BAKTI

25.   KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 50 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1972 TENTANG

26.   KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Dokumen Intruksi Presiden

1.     INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

2.     INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1981 TENTANG PENYELENGGARAAN UPACARA PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH

3.     INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

4.     INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG PROSEDUR PENGUSULAN, PENETAPAN DAN EVALUASI ORGANISASI

5.     INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG PENYELLENGGARAAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

6.     INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PROSEDUR PENGUSULAN, PENETAPAN DAN EVALUASI ORGANISASI PEMERINTAHAN

Dokumen Peraturan Menteri Kesehatan

1.     Permenkes Nomor 1144 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi

Dokumen Keputusan Menteri Kesehatan

1.     KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1239/MENKES/SK/XI/2004 TENTANG HARGA JUAL OBAT GENERIK

2.     KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 157/MENKES/SK/III/1999 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENKES NO. 159b/MENKES/PER/II/1988 TENTANG RUMAH SAKIT

Dokumen Surat Edaran

1.     DOKUMEN ROAD MAP POKJA III REFORMASI BIROKRASI KEMENKES RI

2.     Surat Edaran